Makassar, BataraMedia.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Prov Sulsel Gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pemantauan Penerimaan Siswa Baru Tahun 2024 di Gedung Guru HM Jusuf Kalla Disdik Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Makassar, Selasa, 16 Juli 2024.
Rakor yang digelar sehari ini dihadiri Tim Monitoring Layanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dengan Ketua Tim Satgas 4.2. Tri Budi Rochmanto bersama Penanggungjawab (PIC) KPK Wilayah Sulsel Epa Kartika dan anggota tim lainnya.
Turut hadir dalam Rakor Sekretaris A Ibrahim, Kepala Bidang (Kabid) SMA HM Nurkusuma, Kabid SMK H Hery Sumiharto, Kabid PKLK Sary Diana Muallim, Kabid GTK H Muhlis, Ka UPT PTIK Riswan Sawedi, para Kasubag/Kasi Lingkup Disdik Sulsel, serta staf dan seluruh Kepala SMA, SMK, dan SLB negeri se-Kota Makassar.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sulsel, H Iqbal Nadjamuddin, di hadapan Tim Monitoring Layanan Publik KPK berjumlah 11 orang menyampaikan, bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB sudah selesai seluruh tahapannya.
Kendatipun demikian, katanya, ada beberapa hal yang terjadi akibat kondisi Kota Makassar yaitu adanya gap antara jumlah luaran SMP dan MTs dengan ketersediaan jumlah rombongan belajar (rombel) di SMA negeri yang ada di Makassar.
“Di Makassar ini, masyarakat dan para orangtua siswa rerata ingin memasukkan anaknya di sekolah negeri yang mereka anggap favorit atau unggulan, padahal daya tampung terbatas, begitulah kondisinya sehingga sedikit muncul riak-riak pada pelaksanaan PPDB SMA di Makassar,” jelas Kadisdik Iqbal Nadjamuddin melaporkan kondisi PPDB di Makassar kepada Tim KPK RI.
Pada kesempatan itu, Iqbal Nadjamuddin juga menyampaikan terima kasih kepada Tim Monitoring KPK atas kesediaannya untuk hadir di Disdik Sulsel dan telah melakukan monitoring di SMAN 1 dan SMAK Makassar pasca PPDB.
Sementara Ketua Tim Monitoring KPK, Tri Budi Rochmanto, menyampaikan kepada Kadisdik Sulsel Iqbal Nadjamuddin dan peserta Rakor terdiri seluruh pejabat, Kepsek, dan Staf Disdik Sulsel, bahwa kehadiran Tim Monitoring KPK ini bukan untuk mencari-cari kesalahan dalam hal pelayanan publik dan pelaksanaan PPDB.
“Kedatangan Kami karena terkait dengan tugas dan fungsi Kami di KPK untuk memonitoring layanan publik di sektor pendidikan, termasuk ingin melihat layanan publik di Disdik Sulsel sekaligus memantau beberapa sekolah pasca PPDB dan juga kondisi siswa usai PPDB,” jelasnya.
Monitoring ini, katanya, terkait adanya hasil survey masalah layanan publik oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, dan pada survey itu ditanyakan apakah dalam layanan publik ada pemberian gratifikasi atau tidak.
“Pelayanan publik itu, etalasenya adalah pemerintah daerah. Makanya, kita mendorong layanan publik di Disdik Sulsel ini bersama jajarannya termasuk sekolah jauh dari gratifikasi,” harap Tri Budi Rochmanto.
Sebut misalnya, pelaksanaan PPDB sangat mengherankan setiap tahun selalu saja menjadi masalah, padahal aturan dan regulasinya sudah jelas tapi ada saja masalahnya.
“Permasalahan PPDB ini terjadi setiap tahun, bahkan tahun ini sesuai dimensi pengalaman kita, turun dibanding tahun 2023 lalu. Akibat adanya indikasi layanan publiknya tidak transparan, makanya Kami turun untuk koordinasi dan mencari tahu,” ujar Ketua Tim Monitoring KPK RI Tri Budi Rochmanto.
Agar permasalahan PPDB ini tidak berulang setiap tahun, Tri Budi Rochmanto meminta supaya dibenahi SOP-nya (Standar Operasional Prosedur) karena aturan dan regulasi PPDB sudah jelas, juga diharapkan pelaksanaannya harus transparan dan memberikan perlakuan adil kepada masyarakat.
Senada dengan Ketua Tim Monitoring KPK Tri Budi Rochmanto, Penanggungjawab Monitoring KPK Wilayah Sulsel Epa Kartika menegaskan, bahwa ASN dan Non ASN itu harus menjadi teladan tidak boleh dan sangat dilarang menerima pemberian gratifikasi dalam memberikan layanan publik.
Saat ini, kata Epa Kartika, KPK konsen dengan masalah PPDB, apalagi Kota Makassar ini banyak sekolah favorit dan unggulan, kelas SMA di sini bobotnya tinggi sehingga teman-teman Kepsek jadi target, karena pasti orang berbondong-bondong ke sekolah favorit dan kemungkinan di situlah indikasi suap dan gratifikasi.
“Permasalahan inilah yang harus kita benahi dan proses PPDB juga harus dipastikan lebih baik. Karena Indonesia ini akan baik dan benar kalau pendidikan sudah dibenahi. Makanya iklim ekosistem di sekolah harus senantiasa dijaga oleh kepala sekolah,” pesan Epa Kartika. (Sirah)