KEPULAUAN SELAYAR, Bataramedia.ID – Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Selayar, Selasa 30 Januari 2024 telah menggelar kegiatan Focus Group Discussions (FGD) sebagai upaya dan langka antisipasi segala kemungkinan pra pendistribusian logistik Pemilu 2024. Kegiatan yang juga dihadiri oleh Wakil Kepolisian Resor (Wakapolres), Kompol H Bustan, SH dilaksanakan di Aula Mapolres Jl Robert Wolter Mongisidi Benteng yang dipimpin langsung oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ujang Darmawan Hadi Saputra, SH, S.IK, MM, M.IK.
Selain itu, hadir pula Komandan Distrik Militer (Dandim) 1415 Selayar, Letnan Kolonel (Letkol) Inf Nanang Agung Wibowo, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Irmansyah Asfari, SH mewakili Kajari dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Andi Dewantara.
Untuk mengetahui kesiapan seluruh stakeholder dalam mendukung kelancaran pendistribusian logistik, Polres Selayar juga mengundang beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kepulauan Selayar. Diantaranya, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Komandan Pos TNI AL, Manajer PLN ULP Selayar, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Perwakilan Agen Penjualan Minyak dan Solar (APMS).
Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP Ujang Darmawan Hadi Saputra dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir. Ia menegaskan bahwa FGD dilaksanakan sebagai langkah dan upaya untuk menjamin kelancaran dan proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan dihelat pada 14 Februari mendatang.
“Jadi kita harus satukan persepsi sebelum melakukan pendistribusian logistik Pemilu, baik yang ada di daratan Pulau Selayar maupun yang ada dan tersebar di 8 wilayah kecamatan yang memiliki pulau. Kapan pendistribusiannya, dengan menggunakan apa, bagaimana teknisnya, siapa yang menerima dan disimpan dimana. Dan yang terpenting adalah upaya antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” papar AKBP Ujang Darmawan disela-sela acara FGD.
Kapolres juga menyampaikan bahwa meskipun Penyelenggara Pemilu adalah KPU, namun kesuksesan Pemilu wajib didukung secara bersama-sama. Oleh karena itu, semua langkah dan upaya khususnya saat pendistribusian logistik harus senantiasa dikoordinasikan dan disepakati bersama sehingga langkah-langkah antisipasi jika terjadi kemungkinan diluar rencana akan dapat diatasi secara maksimal.” katanya.
Pernyataan serupa juga dilontarkan Dandim 1415 Selayar, Letkol Inf Nanang Agung Wibowo. Ia mencontohkan alasannya mengapa harus ada diskusi sebelum pergerakan. Adalah karena geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari puluhan pulau apalagi saat ini menjelang musim barat yang kadang kita diperhadapkan dengan cuaca ekstrim.” katanya.
“Selayar ini banyak memiliki pulau-pulau. Olehnya itu, perencanaan harus matang dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk itu, kita semua yang hadir ditempat ini memerlukan saran, masukan dan pendapat serta gagasan dari teman-teman semua. Kenapa kita harus koordinasikan ini, sebab yang pertama karena kondisi cuaca sudah memasuki musim angin barat .” tandas Nanang Agung Wibowo.
Lain halnya yang dipaparkan oleh Ketua KPU Kepulauan Selayar Andi Dewantara. Ia mengungkapkan bahwa logistik Pemilu 2024 sudah hampir rampung pendistribusiannya. Sekitar 98 persen. Tersisa beberapa logistik yang sementara ini masih dalam pengiriman. Untuk pendistribusian logistik ke wilayah pulau direncanakan akan dilaksanakan pada 6 hingga 10 Februari 2024.” tambahnya.
“Menurut rencana, kami akan melaksanakan pendistribusian ke wilayah kecamatan kepulauan antara tanggal 6 sampai dengan 10 Februari 2024 dan untuk daratan Pulau Selayar pada 9 sampai 11 Februari 2024 nanti. Mengapa kami percepat dan mendahulukan untuk wilayah kepulauan karena jarak dan kondisi cuaca berupa angin dan ombak yang semakin tak bersahabat. Sedangkan di daratan kami perlambat untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya beberapa hal yang tidak diinginkan misalnya kerusakan logistik Pemilu.” Dewantara menjelaskan.
Andi Dewantara mengungkapkan sejumlah skema rencana pendistribusian untuk wilayah kepulauan. “Ada beberapa skema yang kami di KPUD lakukan. Skema pelayaran rakyat dengan menggunakan kapal-kapal yang biasa dilakukan dalam melintas ke kepulauan. Kapal khusus melayani Kecamatan Takabonerate dengan jarak tempuh antara 5 hingga 7 jam dalam kondisi cuaca bersahabat. Itupun belum termasuk pendistribusian dari ibukota kecamatan ke pulau sekitarnya.
Misalnya, Pulau Jinato, Latondu, Rajuni, Tarupa dan Pasi’tallu.
Selanjutnya kapal kedua khusus melayani Pasimasunggu dan Pasi’masunggu Timur di Pulau Jampea dan kapal ketiga khusus akan melayani Kecamatan Pasi’marannu dan kecamatan terjauh dan terluar yaitu Kecamatan Pasi’lambena. Dan untuk skema alternatif penyeberangan dengan menggunakan Angkutan Penyeberangan Kapal Motor Ferry (KMF) atau Kapal Pelni (Tol Laut), KRI dan Helikopter,” tambahnya.
Diakhir penyampaiannya, Andi Dewantara mengharapkan ada partisipasi dan dukungan positif dari pemerintah, TNI dan Polri serta seluruh stakeholder dalam menyukseskan pelaksanaan pendistribusian logistik, pemungutan dan penghitungan suara serta seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. ( M. Daeng Siudjung/Humas Polres)