BANTAENG, Bataramedia.ID – Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantaeng Sulawesi Selatan, Dr Andri Zulfikar, SH MH mengimbau agar pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Propinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk lebih berhati-hati serta lebih serius mengelola keuangan daerah.
Pernyataan itu dikemukakan Dr Andri usai melakukan press release ketika mendampingi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bantaeng, Satria Abdi, SH MH dihadapan sejumlah wartawan di Jl Andi Mannapiang Kelurahan Lembang Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan pada Selasa 30 April kemarin saat menetapkan FS sebagai tersangka baru di Dinas Pertanian tahun 2021.
Pasalnya lanjut mantan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Kepulauan Selayar ini, sudah tidak sedikit pejabat yang terjerat dengan hukum akibat ketidak hati-hatian dan kecerobohannya dalam mengelola uang negara. Himbauan ini tidak hanya ditujukan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tetapi juga termasuk para Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa bahkan tenaga honorer sekalipun yang ikut menerima gaji dari negara.” ungkapnya.
Sebagai contoh katanya adalah seorang perempuan yang berstatus sebagai tenaga honorer dan memiki nama inisial FS (40) telah ditetapkan sebagai tersangka meskipun bukan ASN tetapi ikut menerima dan menikmati hasil dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 6,6 miliar.” ungkap Andri prihatin.
Sementara itu, Kajari juga mengungkapkan bahwa Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tersangka FS (40) yang saat ini bekerja di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bantaeng. Sebelumnya FS ini diketahui bekerja sebagai tenega fasilitator di Dinas Pertanian Bantaeng pada tahun 2021 lalu. Dan hari ini Selasa 30 April, kami telah menetapkan sebagai tersangka baru meskipun FS masih berstatus sebagai tenaga honorer akan tetapi ia menerima gaji.” ujar Satria Abdi melalui Kasi Pidsusnya kepada wartawan media ini, M. Daeng Siudjung Nyulle di Selayar.
Satria Abdi juga menuturkan melalui Siaran Persnya bernomor : PR-04/P.4.17/Kph.3/04/2024 FS ditengarai telah bekerjasama dengan tersangka NQ yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pertama oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada beberapa waktu lalu. Tersangka NQ adalah merupakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga berjenis kelamin perempuan di Dinas Pertanian yang turut membantu atau bermufakat bersama dengan tersangka FS sebagai fasilitator. Pemotongan anggaran yang diterima oleh 36 Kelompok Tani penerima bantuan juga ikut dinikmati FS dari uang hasil pemotongan anggaran itu. Besarannya mencapai angka Rp 290.800.000,00. Jumlah ini tentu didasarkan pada pengakuan para saksi dan tersangka.” ujarnya.
Dalam perkara ini tambah Kajari, tim penyidik telah mengambil keterangan dari 53 orang saksi, bukti surat, bukti petunjuk serta barang bukti yang telah disita senilai Rp 36.100.000,00. Sehingga tim penyidik masih akan mengembangkan kasus ini. Dan kami merasa yakin dan percaya dengan ditemukannya bukti baru maka tidak menutup kemungkinan pula akan muncul tersangka baru sepanjang buktinya dianggap cukup.” Satria Abdi menambahkan.
Penetapan tersangka FS didasarkan pada Surat Penetapan tersangka (Pidsus-18) Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor : TAP-10/P.4.17/Fd.2/04/2024 tertanggal 30 April 2024 dengan Surat Perintah Penyidikan Kajari Bantaeng Nomor : Print-407/P.4.17/Fd.2/04/2024 tanggal 30 April 2024 yang diteken oleh Kajari Bantaeng, Satria Abdi, SH MH.
Dan terhadap FS katanya, akan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Bantaeng selama 20 hari kedepan terhitung hari ini, Selasa 30 April sampai dengan 19 Mei 2024 mendatang. Atas perbuatan dengan melawan hukum maka FS diancam hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.” papar Kajari lagi.
Sekedar diketahui bahwa kronologis singkat dari perkara ini berawal adanya bantuan kepada 36 Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2021 lalu yang dananya bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) di Jakarta berupa DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian melalui Dinas Pertanian setempat.
Dana itu lanjut Kajari, Satria Abdi akan digunakan untuk Pembangunan Sarana Pertanian yang akan dilaksanakan secara swakelola oleh 36 Poktan di Kabupaten Bantaeng. Ke 36 Kelompok Tani itu adalah sebanyak 15 Poktan untuk Pembangunan Sumur Tanah Dalam dan Dangkal, 12 Kelompok Tani untuk Pembangunan Embung, 3 Kelompok Tani untuk Pembanguan Daerah Air Minum (DAM) Parit dan 3 Kelompok Tani untuk Pembangunan Long Storage serta 3 Kelompok Tani lagi untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani.” kunci Kajari Bantaeng. (M. Daeng Siudjung Nyulle/Humas Kejari)